Praktisi hukum hubungan industrial Anwar Budiman mengatalan, Revisi UU 13/2003 harus memberikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia. Mengenai RUU Ketenagakerjaan yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR, menurut Anwar, perlu keseriusan negara dalam meberikan keadilan dan perlindungan kepada pekerja dan juga pengusaha, termasuk seluruh rakyat. "Kita ketahui bahwa kemampuan hidup layak, khususnya pekerja swasta setelah pensiun, yang... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SEJAK bergulirnya reformasi hingga kini marak aksi demonstrasi pekerja/buruh dengan serikat pekerjanya, baik dalam skala kecil maupun besar atau nasional. Motifnya adalah ketidakpuasan pekerja/buruh terhadap kebijakan perusahaan hingga kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan. Skala kecil, biasanya terjadi di suatu perusahaan, karena ada perselisihan hubungan industrial. Skala nasional, karena penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang menurut pekerja dapat... Read More

Oleh: Abraham C Hutapea dan Anwar Budiman TRIBUNNEWS.COM - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019), maka otomatis petahana Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif KH Maruf Amin sebagai capres-cawapres nomor urut 01, menjadi pemenang... Read More

Oleh: Abraham C Hutapea dan Anwar Budiman Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019), maka otomatis petahana Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif KH Maruf Amin sebagai capres-cawapres nomor urut 01, menjadi... Read More

KOMISI Pemilihan Umum pada Sabtu (30/6) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 sebagaimana disebut Pasal 7 poin 1 huruf h. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly tidak mau mengundangkannya dalam lembaran negara... Read More

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (30/6/2018), menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No 20 Tahun 2018 yang melarang eks-narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 sebagaimana disebut Pasal 7 poin 1 huruf h. Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mau mengundangkannya dalam lembaran negara karena PKPU tersebut dinilai... Read More

MANTAN koruptor ramai-ramai menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilihan Umum 2019. KPU pun siap meladeni. Begitu pula Mahkamah Agung yang siap menyidangkan judicial review (uji materi) perkara itu. "Bisa jadi para eks koruptor keok melawan KPU.... Read More

Tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sudah sangat jelas. Yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Kini, hak itu tiba-tiba direnggut para buruh asing ilegal.... Read More

Tarik-menarik kepentingan antar-partai politik menjadikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlarut-larut, hingga molor selama dua tahun. Pada sisi lain, Indonesia saat ini dalam kondisi darurat teror. “Sebab itu, Presiden perlu menerbitkan Perppu, karena alasan kegentingan yang memaksa sudah terpenuhi,” ungkap praktisi hukum Dr. Anwar Budiman dalam keterangannya, Senin (14/5/2018). Dalam sepekan terakhir, serangkaian... Read More

Tujuan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sudah sangat jelas, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Kini, hak itu tiba-tiba direnggut para buruh asing ilegal. Mereka ‘menjajah’ buruh lokal kita,” ungkap pakar... Read More