Tarik-menarik kepentingan antar-partai politik menjadikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlarut-larut, hingga molor dua tahun. Di sisi lain, Indonesia dalam kondisi darurat teror. “Sebab itu, Presiden perlu menerbitkan Perppu, karena alasan kegentingan yang memaksa sudah terpenuhi,” ungkap praktisi hukum Dr Anwar Budiman dalam keterangannya, Senin (14/5/2018). Dalam sepekan terakhir, serangkaian aksi teror... Read More

Dr Anwar Budiman, pengamat masalah Hukum dan Perburuhan Anwar juga mengutip Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2017 yang menunjukkan angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,04 juta atau ada penambahan 10 ribu orang dalam setahun terakhir. “Apalagi, dari 121 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 69,02 juta orang atau 57,03% bekerja di sektor informal. Jadi,... Read More

Anwar Budiman Pemerintah boleh saja berdalih bahwa Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya untuk menyederhanakan prosedur masuknya TKA legal ke Indonesia. Pemerintah juga boleh berdalih bahwa TKA yang masuk ke Tanah Air hanya mereka yang ahli. Tapi faktanya, banyak TKA ilegal yang masuk ke Indonesia sebagai buruh kasar dengan mendompleng TKA legal. "Ibarat menanam padi, dengan... Read More

Anwar Budiman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal menciptakan terapi kejut (shock therapy) dan efek jera (deterrent effect) dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. "Buktinya, masih saja ada oknum pejabat yang terjaring OTT (operasi tangkap tangan) KPK," kata praktisi hukum Dr. Anwar Budiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/5). Hal itu menurut Anwar terjadi karena banyaknya terdakwa korupsi yang divonis... Read More

Praktisi hukum Dr Anwar Budiman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal menciptakan shock therapy (terapi kejut) dan deterrent effect (efek jera). “Buktinya, masih saja ada oknum pejabat yang terjaring OTT (operasi tangkap tangan),” kata praktisi hukum Dr Anwar Budiman di Jakarta, Selasa (8/5/2018). Jumat (4/5/2018), KPK melakukan OTT terhadap anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono usai... Read More

Praktisi Hukum Dr Anwar Budiman Ketika upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadirkan keadilan kepada publik terpatahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Agung (MA), rakyatlah yang akan menjadi hakim yang adil dan bijaksana. “Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga kita yakin rakyatlah yang akan menjadi hakim yang adil dan bijaksana,” ungkap Dr Anwar Budiman... Read More

Praktisi Hukum Dr Anwar Budiman Praktisi hukum Dr Anwar Budiman SH MH menyarankan Polri bertindak bijak dalam menyikapi aksi #2019GantiPresiden. “Di satu sisi jangan sampai memasung kebebasan berpendapat, di sisi lain harus melakukan antisipasi jangan sampai terjadi bentrok antar-pendukung. Jadi, Polri memang harus ekstra-hati-hati menghadapi buah simalakama ini,” kata Anwar Budiman di Jakarta, Selasa (4/9/2018). Ia berkomentar soal fenomena dan potensi... Read More

DR Anwar Budiman SH MH. Hingga 73 tahun usia kemerdekaan Indonesia hari ini, Jumat (17/8/2018), sudahkah bangsa ini merdeka dari korupsi, atau justru merdeka untuk korupsi? Bila mencermati Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, ternyata kita belum merdeka dari belenggu korupsi, bahkan mungkin justru merdeka untuk korupsi. Tahun 2017, skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tetap pada... Read More

Oleh: Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. Eks-koruptor ramai-ramai menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019. KPU pun siap meladeni. Begitu pun Mahkamah Agung (MA) yang siap menyidangkan judicial review (uji materi) perkara itu. Larangan eks-koruptor... Read More

Sepeninggal Artidjo Alkostar yang memasuki masa pensiun dari jabatan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) per 1 Juni 2018, dan sudah tidak menangani perkara sejak 22 Mei 2018, para terpidana korupsi berbondong-bondong mengajukan upaya hukum terakhir, yakni Peninjauan Kembali (PK). PK merupakan upaya hukum luar biasa. Di pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengajukan mereka ke pengadilan, tidak khawatir menghadapi... Read More