Dr Anwar Budiman SH MH ORANG-ORANG sedang berebut keadilan, khususnya di Ibu Kota, terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Umur atau nilai akademikkah, “keadilan” yang sedang diperebutkan itu. Pilih salah satu, umur atau nilai akademik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memilih umur, dan itu dianggap adil. Sedangkan orangtua yang nilai akademik anaknya tinggi, memilih nilai akademik, karena itulah yang... Read More

Ia tak memungkiri, terkadang mengalami "conflict of interest" (konflik kepentingan). Ia tak menyangkal, terkadang mengalami apa yang oleh Sigmund Freud (1856-1939), Bapak Psikoanalisis itu, disebut sebagai "split of personality" (kepribadian yang terbelah). Dialah Dr Anwar Budiman SH SE MH MM, pengacara yang memiliki tiga "kaki" sekaligus. Tapi ada satu hal yang bisa mengatasi "conflict of interest" dan "split of personality" itu, yakni... Read More

Ia tak memungkiri, terkadang mengalami “conflict of interest” (konflik kepentingan). Ia tak menyangkal, terkadang mengalami apa yang oleh Sigmund Freud (1856-1939), Bapak Psikoanalisis itu, disebut sebagai “split of personality” (kepribadian yang terbelah). Dialah Dr Anwar Budiman SH SE MH MM, pengacara yang memiliki tiga “kaki” sekaligus. Tapi ada satu hal yang bisa mengatasi “conflict of... Read More

Dr Anwar Budiman SH MH: Advokat/Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. ADA yang coba mengutak-atik Pancasila menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila: Gotong-royong! Quo vadis (mau dibawa ke mana) Pancasila? Pertanyaan ini perlu dilontarkan kepada wakil-wakil rakyat di Senayan, dan juga kepada pemerintah yang sedang bersiap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pada 12... Read More

Ada yang coba mengutak-atik Pancasila menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila: Gotong-royong! Quo vadis (mau dibawa ke mana) Pancasila? Pertanyaan ini perlu dilontarkan kepada wakil-wakil rakyat di Senayan, dan juga kepada pemerintah yang sedang bersiap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pada 12 Mei 2020 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU HIP ini sebagai usul inisiatif mereka. RUU ini... Read More

Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, keberadaan advokat atau "lawyer" atau pengacara seakan dianaktirikan, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan advokat tidak dianggap sebagai penegak hukum. Betapa tidak? Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Saefullah pada 5 Juni 2020 membuat surat edaran yang ditujukan kepada... Read More

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah terkena dampak corona, masih dibebani iuran pula. Itulah nasib yang kini menimpa para pengusaha pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020. PP 25/2020 ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh... Read More

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono telah "membocorkan" "rancangan" putusan yang akan dijatuhkan MK terkait permohonan "judicial review" atau uji materi Perppu No 1 Tahun 2020. MK, katanya kepada media, Selasa (12/5/2020), akan memutuskan permohonan itu tidak dapat diterima. Pasalnya, Perppu yang sedang diuji tersebut telah disahkan menjadi undang-undang (UU) sehingga gugatan tersebut kehilangan objek perkaranya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No... Read More

Keadilan adalah mutiara terindah yang terus dicari oleh umat manusia di muka bumi ini. Keadilan merupakan keniscayaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena dengan adanya keadilan maka akan lahir sebuah keseimbangan hidup yang pada akhirnya bermuara pada kebahagiaan umat manusia. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi rasa keadilan dengan tujuan melindungi segenap rakyatnya yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)1945, yaitu “Kemudian daripada itu untuk... Read More

Medio Januari 2020, pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk merevisi atau menggantikan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut adalah perubahan skema pengupahan pekerja, dari semula gaji bulanan dengan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi... Read More