Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH Praktisi Hukum dan Akademisi Universitas Krisnadwipayana TRIBUNNEWS.COM - Segala sesuatu harus ditimbang manfaat dan mudaratnya. Lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Jika lebih banyak manfaatnya, laksanakan. Sebaliknya, jika lebih banyak mudaratnya, jangan nekat. Tentu saja yang dimaksud manfaat dan mudarat di sini adalah buat bangsa dan negara, bukan buat individu, kelompok atau golongan tertentu. Pun, dalam hukum ada asas yang disebut kemanfaatan hukum, yakni prinsip penting dalam... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH Praktisi Hukum dan Akademisi Universitas Krisnadwipayana TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang kuda-kuda. Ia sedang berancang-ancang menempuh langkah hukum kepada siapa pun yang mempersoalkan keabsahan ijazahnya. Pasalnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah bersuara bahwa ijazah S1 atau Sarjana-nya adalah asli. Jokowi juga disebut pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM hingga lulus tahun 1985. Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya,... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mewacanakan adanya calon presiden independen atau non-partai politik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Hal tersebut menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 62/PUU-XXI/2023 yang dibacakan Kamis (2/12/2024) lalu. Dengan putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH Pakar Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai mewacanakan adanya calon presiden independen atau non-partai politik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Hal tersebut menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 62/PUU-XXI/2023 yang dibacakan Kamis (2/12/2024) lalu. Dengan putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH SE MH MM, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana Jakarta SETELAH sempat dipatahkan dan dikebumikan oleh Pak SBY (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, red), kini wacana agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tak langsung atau oleh DPRD seolah bangkit kembali dari kubur. Bahkan yang membangkitkan adalah pucuk tertinggi dari kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/12/2024). Dengan dalih sistem pilkada langsung oleh rakyat... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH SE MH MM Pakar Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana Jakarta Setelah sempat dipatahkan dan dikebumikan oleh Pak SBY (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono), kini wacana agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tak langsung atau oleh DPRD seolah bangkit kembali dari kubur. Bahkan yang membangkitkan adalah pucuk tertinggi dari kekuasaan, Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/12/2024). Dengan dalih sistem pilkada langsung... Read More

Sebagai salah satu langkah mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024). Tampil sebagai narasumber dalam acara bertajuk "Sosialisasi Hukum terkait KDRT, Perkawinan, Waris dan Ketenagakerjaan" itu adalah Dr Anwar Budiman SH MH, Dr Siswantari Pratiwi, Dr Saifullah, Dr Mardani, Dr Arief Patramijaya serta Dekan Fakultas... Read More

NURUL Ghufron, dan juga 4 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya, barangkali sedang tersenyum lega. Gugatan yang ia ajukan sejak Oktober 2022 akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 112/PUU-XX/2022, Rabu (24/5/2023) lalu. Melalui putusan itu, masa jabatan Pimpinan KPK, termasuk Ghufron, diperpanjang selama 1 tahun dari semula 4 menjadi 5 tahun. Tidak itu saja. MK juga memutuskan, usia minimal calon... Read More

Nurul Ghufron dan juga 4 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya barangkali sedang tersenyum lega. Gugatan yang ia ajukan sejak Oktober 2022 akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 112/PUU-XX/2022, Rabu (24/5/2023) lalu. Melalui putusan itu, masa jabatan Pimpinan KPK, termasuk Ghufron, diperpanjang selama 1 tahun dari semula 4 menjadi 5 tahun. Tidak itu saja. MK juga memutuskan, usia minimal calon Pimpinan KPK yang semula 50... Read More

Ilmu tanpa praktik akan lumpuh, praktik tanpa ilmu akan buta. Demikianlah nasihat orang bijak. Nasihat itu begitu membekas di dalam benak advokat kondang Dr Anwar Budiman SH MH. Sehingga selain berteori dengan menuntut ilmu dan menjadi dosen, ia juga berpraktik sebagai pengacara sekaligus aktivis perburuhan. Teori ia maknai sebagai ilmu, dan praktik ia maknai sebagai amal. Namun dia juga menyadari adab lebih tinggi derajatnya daripada... Read More