Anies Baswedan-AHY: Perpaduan Religius Nasionalis, Sipil Militer dan MilenialOleh: Dr Anwar Budiman SH MHSetelah resmi dideklarasikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden 2024, Senin (3/10/2022), maka bermunculanlah nama-nama calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan.Yang paling santer disebut adalah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Sejumlah partai politik juga sedang menjajaki koalisi dengan Nasdem, terutama parpol-parpol di luar koalisi pendukung pemerintah,... Read More

Bak menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati.Itulah dilema yang dihadapi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).Dilema itu mencuat usai pencopotan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh DPR, Aswanto digantikan dengan Guntur Hamzah, Sektetaris Jenderal MK.Pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MHBAK menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah dilema yang dihadapi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).Dilema itu mencuat usai pencopotan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh DPR, Aswanto digantikan dengan Guntur Hamzah, Sektetaris Jenderal MK.Pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya maka semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode... Read More

JAKARTA- Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode omnibus law.... Read More

 CIKARANG PUSAT – Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr. Anwar Budiman, SH, MH memberikan perhatian penuh terhadap peran HRD dan buruh di perusahaan. Buktinya, dosen pasca sarjana di Universitas Krisnadwipayana itu akan melakukan road show seminar hukum ketenagkerjaan dibeberapa wilayah Jawa Barat.Pada kamis (25/08) sosok yang dikenal singa perburuhan di Karawang-Bekasi itu menggelar seminar Hukum Ketenagkerjaan di Hotel Antero Jababeka. Bahkan dihadiri... Read More

Jakarta, KABNews.id – Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat, Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk kepada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan agar pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata... Read More

Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode omnibus law. Jadi,... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya maka semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Anwar Budiman meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk mengeluarkan Permenaker baru untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker baru mengenai pembatalan peraturan pencairan JHT diusaia 56 tahun itu dinilai sebagai keseriusan pemerintah untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 itu.“Nah untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 itu ya perlu dibuat Permenaker batu untuk membatalkannya,... Read More