Jakarta, KABNews.id – Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat, Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk kepada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan agar pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata... Read More

Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode omnibus law. Jadi,... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan.Konsekuensinya maka semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut karena UU itu masih berlaku.“MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Anwar Budiman meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk mengeluarkan Permenaker baru untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker baru mengenai pembatalan peraturan pencairan JHT diusaia 56 tahun itu dinilai sebagai keseriusan pemerintah untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 itu.“Nah untuk membatalkan Permenaker No.2 tahun 2022 itu ya perlu dibuat Permenaker batu untuk membatalkannya,... Read More

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menggelar webinar dengan tema “Pelaksanaan Alih Daya Pasca Diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021”, Rabu (24/11/2021).Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Dengan menghadirkan dua narasumber yaitu, Anwar Budiman, seorang praktisi... Read More

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai protes dan penolakan. Aturan itu mengatur JHT cair di usia 56 tahun.Pakar hukum ketenagakerjaan, Anwar Budiman menjelaskan dari segi hukum, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 kedudukannya menggantikan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Dalam Permenaker 1 Tahun 2015, aturan mencairkan... Read More

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai protes dari kalangan buruh. Menurut kaum buruh, ketentuan ini sangat mencederai pekerja apalagi di saat kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19.Namun berbeda pendapat bagi pemerintah dan pendukungnya.Pakar hukum ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman SH MH mengatakan Permenaker nomor 2/2022 menggantikan Permanker 19/2015.... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MHJakarta, KABNews.id – Beberapa hari ini telah terjadi hiruk-pikuk di tengah masyarakat, khususnya masyarakat industri, yaitu kaum buruh (pekerja) akibat di terbitkannya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut kaum buruh, ketentuan ini sangat mencederai pekerja apalagi di saat kondisi... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MM MHKAMIS (25/11/2021) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No 91/PUU-XVIII/2020 yang isinya memutus permohonan uji formil tentang Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.Putusan itu antara lain berbunyi, pertama, menyatakan pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik... Read More

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa perjanjian kerja harus mencerminkan keadilan atau keseimbangan untuk para pihak.Perjanjian kerja tidak boleh berat sebelah, apalagi perjanjian kerja dapat diartikan sebagai pertukaran hak dan kewajiban dari para pihak.Maka sudah semestinya sesuai dengan tujuannya, yaitu membawa kemanfaatan dan keadilan bagi yang membuatnya.Namun dalam kenyataannya banyak yang terjadi jauh panggang dari api, antara das sollen dan das sein tidak sejalan.Hal... Read More