Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH Praktisi Hukum dan Pemerhati Politik TRIBUNNEWS.COM - Banyak yang menjegal Anies Baswedan agar batal menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Namun upaya penjegalan itu hanya bisa dirasakan, sulit dibuktikan. Seperti angin yang menyentuh tangan dan bahu kita, tetapi tidak bisa ditangkap. Demikian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam wawancaranya dengan sebuah media akhir pekan lalu. Nasdem pada 3 Oktober 2022... Read More

Maka diduga telah terjadi persekongkolan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif atau trias politika. Betapa tidak? Pertama, legislatif mewacanakan penundaan Pemilu 2024 supaya jabatan eksekutif dan legislatif diperpanjang. Usulannya hingga 2027. Jika pemilu ditunda, maka jabatan eksekutif dan legislatif otomatis diperpanjang tanpa harus berkeringat dan mengeluarkan banyak uang untuk ikut pemilu. Kedua, legislatif juga mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan dalih... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH MAKA diduga telah terjadi persekongkolan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif atau trias politika. Betapa tidak? Pertama, legislatif mewacanakan penundaan Pemilu 2024 supaya jabatan eksekutif dan legislatif diperpanjang. Usulannya hingga 2027. Jika pemilu ditunda, maka jabatan eksekutif dan legislatif otomatis diperpanjang tanpa harus berkeringat dan mengeluarkan banyak uang untuk ikut pemilu. Kedua, legislatif juga mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945... Read More

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023), bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun, pengesahan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani ini tidak bulat alias lonjong, karena diwarnai interupsi dan aksi walk... Read More

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023), sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun pengesahan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani ini tidak bulat alias lonjong karena diwarnai interupsi dan aksi walk out... Read More

Jakarta, KABNews.id – Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023), bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun, pengesahan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani ini tidak bulat alias lonjong, karena diwarnai interupsi... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr. Anwar Budiman, SH, MH menilai ada sanksi yang harus ditanggung pengusaha jika melakukan pemotongan upah tanpa melibatkan kesepakatan buruh. Sebelumnya, Permenaker No. 5 tahun 2013 membolehkan perusahaan eksportir memotong upah buruh sebesar 25 persen atas persetujuan buruh. Selain itu juga harus mendaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan dengan membawa kesepakatan para pekerja. “Kalau memotong sepihak perusahaan bisa kena sanksi... Read More

Jakarta, KABNews.id – Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023), bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun, pengesahan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani ini tidak bulat alias lonjong, karena diwarnai interupsi... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MM MH TRIBUNNEWS.COM - Sudah semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab keputusan yang diketok tanggal 2 Maret 2023 tersebut hanya menguntungkan segelintir kelompok dan merugikan mayoritas rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu-nunggu pesta... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MM MH SUDAH semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, keputusan yang diketok tanggal 2 Maret 2023 tersebut hanya menguntungkan segelintir kelompok, dan merugikan mayoritas rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu-nunggu pesta demokrasi lima... Read More