Oleh: Dr Anwar Budiman SH MM MH TRIBUNNEWS.COM - Sudah semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab keputusan yang diketok tanggal 2 Maret 2023 tersebut hanya menguntungkan segelintir kelompok dan merugikan mayoritas rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu-nunggu pesta... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MM MH SUDAH semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, keputusan yang diketok tanggal 2 Maret 2023 tersebut hanya menguntungkan segelintir kelompok, dan merugikan mayoritas rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu-nunggu pesta demokrasi lima... Read More

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diketuai Wahyu Iman Santoso, Senin (13/2/2023), menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Vonis hukuman mati ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni penjara seumur hidup. Di hari... Read More

Setelah resmi dideklarasikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon presiden 2024, Senin (3/10/2022), maka bermunculanlah nama-nama calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Yang paling santer disebut adalah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sejumlah partai politik juga sedang menjajaki koalisi dengan Nasdem, terutama parpol-parpol di luar koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak itu... Read More

Bak menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah dilema yang dihadapi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dilema itu mencuat usai pencopotan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh DPR, Aswanto digantikan dengan Guntur Hamzah, Sektetaris Jenderal MK. Pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I... Read More

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH BAK menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah dilema yang dihadapi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dilema itu mencuat usai pencopotan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh DPR, Aswanto digantikan dengan Guntur Hamzah, Sektetaris Jenderal MK. Pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis... Read More

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr Anwar Budiman berpendapat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya maka semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk pada UU tersebut karena UU itu masih berlaku. “MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata negara kita tidak mengenal metode... Read More

 CIKARANG PUSAT – Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Dr. Anwar Budiman, SH, MH memberikan perhatian penuh terhadap peran HRD dan buruh di perusahaan. Buktinya, dosen pasca sarjana di Universitas Krisnadwipayana itu akan melakukan road show seminar hukum ketenagkerjaan dibeberapa wilayah Jawa Barat. Pada kamis (25/08) sosok yang dikenal singa perburuhan di Karawang-Bekasi itu menggelar seminar Hukum Ketenagkerjaan di Hotel Antero Jababeka. Bahkan dihadiri... Read More

Jakarta, KABNews.id – Pakar hukum ketenagakerjaan Dr Anwar Budiman SH MH berpendapat, Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja harus tunduk kepada UU tersebut, karena UU itu masih berlaku. “MK (Mahkamah Konstitusi) memerintahkan agar pemerintah melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja, karena hukum tata... Read More